* Dana Pengerukan Kuala Idi tak Dianggarkan
Mon, Jan 10th 2011, 08:48
IDI - Tidak dianggarkannya dana pengerukan jalur pelayaran kapal di Pelabuhan Kuala Idi, Aceh Timur dalam APBA 2011, dinilai akan berdampak terhadap gagalnya investor masuk menanam modal di kawasan yang sudah dicanangkan sebagai pelabuhan internasional tersebut pada tahun 2012 mendatang.
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perikanan dan Kelautan PPI Kuala Idi, Ir T Diauddin, kepada Serambi mengaku, dirinya saban hari dipertanyakan oleh tokoh nelayan di Kuala Idi tentang kelangsungan pengerukan muara. Padahal, dirinya tidak tinggal diam untuk memikirkan masalah itu. Bahkan, ia telah menjumpai pihak DPRA dan KSDA agar menganggarkan pengerukan jalur masuk dan keluar boat.
“Kita pernah mengusulkan anggaran Rp 15 miliar dan untuk pembangunan jalan sekitar Rp 40 miliar. Saat ini, kabar yang saya terima Pemprov Aceh membantu Rp 10 miliar saja. Itu belum lagi saluran yang membutuhkan pemasangan batu, karena saluran yang dibangun tidak dipasang batu sehingga tidak bisa difungsikan. Untuk pelabuhan yang baru telah rampung 40 persen,” katanya.
Menurut Diauddin, jika pengerukan sudah dilakukan, dan jalan sudah dibangun, maka pelabuhan Idi sudah aman, termasuk untuk dilakukan investasi oleh pihak asing. Namun, jika yang terjadi seperti saat ini, maka investasi akan terancam. “Pihak Malaysia yang akan menanamkan modalnya berulang kali mempertanyakan kesiapan faslitas yang ada. Kita mau jawab apa,” sebut Diauddin.
Padahal, tambah putra asli Idi tersebut, pihaknya sudah melakukan lobi dengan pihak terkait di tingkat provinsi, malahan Ketua Pelabuhan Terpadu sendiri merupakan Kepala Bappeda Aceh. “Yang saya khawatirkan adalah, pertemuan untuk investasi sudah sangat sering dilakukan, tapi realisasi di lapangan minim, ditambah fasilitas seperti pengerukan dan jalan tidak dilaksanakan,” ujarnya.
Dangkal
Sementara itu salah seorang nelayan di pelabuhan Idi, Faisal (30), kepada Serambi, Minggu (9/1) mengatakan, selama ini boat nelayan sangat sulit masuk ke dermaga pelabuhan karena jalur pelayaran dangkal dan belum dikeruk. Ia juga mengkritik pembangunan dermaga yang baru dikerjakan oleh pemerintah akan sia-sia, sebab tidak ada boat nelayan yang bisa merapat, hanya perahu kecil (untuk langsiran) yang bisa masuk.
Anehnya, kata dia, Pemerintah Aceh sudah mengklaim bahwa Pelabuhan Kuala Idi akan dijadikan pelabuhan internasional. Angin segar itu kini dilirik oleh investor yang ingin menanamkan modalnya di bidang perikanan. “Kami saat hendak melaut harus menunggu air pasang dulu. Lambung boat ada yang rusak saat tersangkut akibat kandas,” tukasnya.
Dikatakan Faisal, bila aktivitas boat tidak berjalan normal, maka ribuan masyarakat nelayan yang selama ini bergantung nasibnya dari aktivitas Pelabuhan Kuala Idi akan terancam mata pencahariannya.
Mereka selama ini menjadi pekerja di dermaga sampai kepada pekerja kapal. Pemerintah, sebut dia, seharusnya memikirkan dampak dari tidak dikeruknya muara Kuala Idi, apalagi uang yang beradar di pelabuhan dalam satu hari mencapai Rp 1 miliar.
Menurut Faisal, yang paling mengejutkan adalah, Pemerintah Aceh dan kalangan DPRA tidak menganggarkan sama sekali dana pengerukan jalur masuk kapal di pelabuhan Idi 2011. Sikap tersebut, terangnya, sangat bertolak belakang dengan apa yang telah dicanangkan oleh pemerintah. “Saran saya sebagai nelayan ini, jika Pemerintah Aceh tidak sanggup, serahkan saja beban tugas itu kepada Pemkab Aceh Timur,” ujar Faisal.(is)
Sumber : Serambinews.com
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar